Sistem Ekonomi Indonesia
Sejak berdirinya negara Republik Indonesia, sudah banyak tokoh-tokoh negara
pada saat itu telah merumuskan sistem perekonomian yang tepat bagi bangsa
indonesia, baik secara individu maupun diskusi kelompok. Tokoh ekonomi
indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam pidatonya di negara Amerika
tahun 1949, menegaskan bahwa sistem yang dicita-citakan adalah ekonomi semacam
campuran tetapi dalam proses perkembanganya telah disepakati suatu bentuk
ekonomi baru yang dinamakan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila yang didalamnya
mengandung unsur penting yang disebut
Demokrasi Ekonomi.
Mengapa dipilih sistem Demokrasi ekonomi, karena menurut beliau sistem
Demokrasi Ekonomi memiliki ciri-ciri yang positif, diantaranya adalah :
- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendakinya serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Dengan demikian perekonomian Indonesia tidak mengizinkan adanya : Free
fiht liberalism, yaitu adanya suatu kebebasan usaha yang tidak terkendali
sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah dan
terjajah dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si
miskin.
Etatisme, yaitu keikutsertaan pemerintah
yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi masyarakat untuk
berkembang dan bersaing secara sehat. Jadi masyarakat hanya bersikap pasif
saja.
Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan
ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain
pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli. Disini konsumen
seperti robot yang diatur untuk mengikuti jalannya permainan.
Meskipun awal perkembangan perekonomian indonesia menganut sistem ekonomi pancasila. Ekonomi demokrasi dan
mungkin ‘campuran’ namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan
etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun 1950-an sampai dengan
tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian
Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga mewarnai corak
perekonomian di tahun 1960-an sampai masa orde baru.
Sistem
Politik Indonesia adalah
sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan
konsekuensi pendirian Negara Indonesia,seperti falsafah Negara
dan lain sebagainya, dalam banyak hal, walaupun bersifat transcendental tapi
sudah nyata diterima sebagai suatu kenyataan kiranya perlu dipertimbangkan
pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia, walaupun dipergunakan pendekatan
yang menyisihkan pengaruh falsafah sebagai hasil aktivitas
merenun-renung. Kemudian dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pada sistem
politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang
mempengaruhinya. Suatu sistem, termasuk sistem politik, harus secara
terbuka pengaruh dari lingkungannya, disamping juga dapat mengubah
lingkungannya.
1. Sistem
Perekonomian / Tata Ekonomi Kapitalisme
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
2. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
2. Sistem Perekonomian / Tata Ekonomi Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Dalam sistem ekonomi sosialisme atau sosialis, mekanisme pasar dalam hal permintaan dan penawaran terhadap harga dan kuantitas masih berlaku. Pemerintah mengatur berbagai hal dalam ekonomi untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.
A. Sistem Ekonomi Sosialisme
Sosialisme adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang
cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi
dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk
mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik,
telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya.
Sistem ekonomi sosialisme adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau
teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan
tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi
kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang
diharapkan.
Sistem Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu
hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai
Konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor
produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.
Prinsip Dasar Ekonomi Sosialisme
- Pemilikan harta oleh negara
- Kesamaan ekonomi
- Disiplin Politik
Ciri-ciri Ekonomi Sosialisme:
- Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme).
- Peran pemerintah sangat kuat
- Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi
B. Sistem Ekonomi Kapitalisme
Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara
penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti
memproduksi baang, manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.
Dalam sistem ini pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran
dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga
pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi.
Dalam perekonomian kapitalisme setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri
sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk
memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk
memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.
Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalisme :
- Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi
- Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar
- Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingann (keuntungan) sendiri
- Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme)
Persaingan Terkendali
Dalam sistem ekonomi indonesia ada persaingan tidak sempurna
(Oligopoli,Monopoli,dsb) tetapi pemerintah kerena pemerintah tetap
mengendalikan ekonomi dalam negara.karena pemerintah memberikan subsidi dan
bantuan lainya kepada para pengusaha kecil dan menengah agar dapat terus
bersaing dengan pengusaha yang lain sehingga kesejahteraan akan meningkat.
Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal mengatur dan mengawasi jalannya
perekonomian negara, dengan menciptakan berbagai kebijakan-kebijakan.
Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem ekonomi indonesia mengambil dari sistem kapitalisme dan sistem
sosialisme yang tidak semuanya diambil. Sistem Kapitalisme jika ada
kesalahan dalam praktek perdagangan yang tidak sehat, maka persaingan bebas
diganti menjadi persaingan tidak sempurna (Oligopoli, Monopoli, dsb) karena
kebijaksanaan moneter pemerintah yang kurang besar, dan tetp mempertahankan
hak-hak dan kebebasan azasi manusia (inti demokrasi politik, dalam UUD ‘ 45 dan
pancasila) dan sistem ekonomi indonesia menuju azas desentralisasi dalam
birokrasi pengambilan keputusan. Sistem Sosialisme adalah lebih
menekan koreksi terhadap ditribusi pendapatan dan kekayaaan yang tidak merata,
dan menekan pada keadilan masyarakat sehingga kelembagaanekonomi yang ada
isinya dapat berubah tergantung psikologi yang dipengaruhi olehperkembangan
dunia. Sehingga Sistem Ekonomi Indonesia, memberikan kebebasan kepada
individu untuk berusaha semaksimal mungkin dan hak-hak setiap individu tersebut
diakui oleh negara (kapitalisme) tetapi untuk sumber-sumber daya yang menguasai
hajat hidup orang banyak seperti listrik, air dikuasai oleh negara
(sosialisme).
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan dengan cukup mendasar. mata uang Rupiah berada pada kondisi yang stabil dan kompetitif, inflasi semakin terkendali. cadangan devisa mencapai tingkat yang aman, defisit APBN berhasil terus ditekan, ekspor mulai meningkat dan begitu juga pada investasi. Dengan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan para investor yang terus bergiat dalam menghadirkan produk dan jasa, yang selama ini telah menjadi tiang penyangga perekonomian nasional pada masa-masa sulit ini. negara-negara dan lembaga kreditor multilateral yang tergabung dalam the Consultative Groupon Indonesia (GCI), yang memberikan bantuan program dan proyek yang diperlukan untuk menutup defisit APBN yang semakin terkendali itu.
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah mengalami perbaikan dengan cukup mendasar. mata uang Rupiah berada pada kondisi yang stabil dan kompetitif, inflasi semakin terkendali. cadangan devisa mencapai tingkat yang aman, defisit APBN berhasil terus ditekan, ekspor mulai meningkat dan begitu juga pada investasi. Dengan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan para investor yang terus bergiat dalam menghadirkan produk dan jasa, yang selama ini telah menjadi tiang penyangga perekonomian nasional pada masa-masa sulit ini. negara-negara dan lembaga kreditor multilateral yang tergabung dalam the Consultative Groupon Indonesia (GCI), yang memberikan bantuan program dan proyek yang diperlukan untuk menutup defisit APBN yang semakin terkendali itu.
Ekonomi Indonesia
Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki potensi ekonomi
tinggi; potensi yang mulai
diperhatikan duniainternasional. Indonesia - negara dengan
ekonomi paling besar di Asia Tenggara - sering
disebut sebagaicalon layak untuk menjadi salah
satu anggota negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India
dan Cina) karena ekonominya dengan cepat menunjukkan
tanda-tanda perkembangan yang sama dengan anggota lain
tersebut. Belakangan ini sebuah kelompok baru sempat menuntut
perhatian. Kelompok ini terdiri dari negara-negara berkembang
yang ditandai dengan ekonomi menjanjikan yang beragam, sistem
keuangan yang cukup canggih dan jumlah penduduk yang tumbuh dengan
cepat. Kelompok ini dikenal dengan akronim CIVETS
(Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki dan Afrika
Selatan) dan - kalau ditambah - angka total Produk Domestik Bruto (PDB) anggota-anggota
CIVETS ini diperkirakan senilai separuh PDB global pada tahun
2020.
Contoh lain yang menggambarkan pengakuan internasional akan pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang kuatadalah kenaikan peringkat dari lembaga
pemeringkat kredit internasional seperti Fitch Ratings, Moody's
danStandard & Poor's. Pertumbuhan ekonomi
yang tangguh, utang pemerintah yang rendah dan
manajemenfiskal yang
bijaksana dijadikan alasan untuk kenaikan penilaian tersebut.
Hal itu juga merupakan kunci dalam masuknya arus
modal keuangan yang berupa dana asing ke Indonesia: baik
aliran portofolio maupun investasi asing langsung
(FDI) yang meningkat secara signifikan. Arus
masuk FDI, yang sebelumnya relatif lemah dan mengguncang
fondasi negara selama satu dasawarsa setelah Krisis Keuangan Asia, menunjukkanpeningkatan
tajam setelah krisis keuangan global 2008-2009.
Apa yang menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi makro yang kuat
serta peningkatan investasi asing?
• Sumber daya alam/komoditas yang beragam dan melimpah
• Populasi generasi muda, besar dan sedang berkembang
• Stabilitas politik (yang relatif)
• Pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an
• Lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina dan India
• Upah tenaga kerja yang rendah
• Sumber daya alam/komoditas yang beragam dan melimpah
• Populasi generasi muda, besar dan sedang berkembang
• Stabilitas politik (yang relatif)
• Pengelolaan manajemen fiskal yang bijaksana sejak akhir tahun 1990-an
• Lokasi yang strategis terhadap perekonomian raksasa Cina dan India
• Upah tenaga kerja yang rendah
Dengan begitu, Indonesia sebagai ekonomi di mana peranan badan usaha milik
negara (BUMN) dan kelompok usaha swasta sangat besar, menunjukkan adanya tanda
positif untuk awal periode perkembangan ekonomi yang penting. Namun,
juga perlu disebutkan bahwa Indonesia adalah
negara yang kompleks dan berisi risiko tertentu untuk
investasi serta mengalami kesulitan dalam
rangka dinamika yang unik. Agar sadar akan risikoyang
terlibat dalam investasi, kami sarankan Anda untuk
membaca bagian Risiko Berinvestasi di Indonesiaserta mengikuti
berita terbaru perkembangan politik, sosial dan ekonomi
melalui bagian Berita, Bisnis danKeuangan.
Sejarah Pra Kolonialisme
Sejarah Indonesia sebelum masuknya kolonialisme asing terutama Eropa,
adalah sejarah migrasi yang memiliki karakter atau sifat utama berupa perang
dan penaklukan satu suku bangsa atau bangsa terhadap suku bangsa atau bangsa
lainnya. Pada periode yang kita kenal sebagai zaman pra sejarah, maka dapat
diketemukan bahwa wilayah yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia, telah
menjadi tujuan migrasi suku bangsa yang berasal dari wilayah lain. 2000 atau
3000 sebelum Masehi, suku bangsa Mohn Kmer dari daratan Tiongkok bermigrasi di
Indonesia karena terdesaknya posisi mereka akibat berkecamuknya perang antar
suku. Kedatangan mereka dalam rangka mendapatkan wilayah baru, dan hal tersebut
berarti mereka harus menaklukan suku bangsa lain yang telah berdiam lebih dulu
di Indonesia. Karena mereka memiliki tingkat kebudayaan yang lebih tinggi
berupa alat kerja dan perkakas produksi serta perang yang lebih maju, maka
upaya penaklukan berjalan dengan lancar. Selain menguasai wilayah baru, mereka
juga menjadikan suku bangsa yang dikalahkanya sebagai budak. Pada
perkembangannya, bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, datang ke
Indonesia, mula-mula sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan dagang
mereka, dan kemudian berkembang menjadi upaya yang lebih terorganisasi untuk
penguasaan wilayah, hasil bumi maupun jalur perdagangan. Seperti misalnya
kedatangan suku bangsa Dravida dari daratan India -yang sedang mengalami puncak
kejayaan masa perbudakan di negeri asalnya- , berhasil mendirikan kekuasaan di
beberapa tempat seperti Sumatra dan Kalimantan.
Dari catatan sejarah yang sangat ringkas tersebut, maka kita dapat
menemukan beberapa ciri dari gerakan migrasi awal yang berlangsung di masa-masa
tersebut. Pertama, wilayah Nusantara menjadi tujuan migrasi besar-besaran dari
berbagai suku bangsa lain di luar wilayah nusantara. Sekalipun pada saat itu
belum dikenal batas-batas negara, tetapi sudah terdapat migrasi yang bersifat
internasional mengingat suku-suku bangsa pendatang berasal dari daerah yang
sangat jauh letaknya. Kedua, motif atau alasan terjadinya migrasi pertama-tama
adalah ekonomi (pencarian wilayah baru untuk tinggal dan hidup, penguasaan
sumber-sumber ekonomi dan jalur perdagangan) dan realisasi hal tersebut
menuntut adanya kekuasaan politik dan penyebaran kebudayaan pendukung. Ketiga,
proses migrasi tersebut ditandai dengan berlangsungnya perang dan penaklukan,
cara-cara yang paling vulgar dalam sejarah umat manusia. Keempat, migrasi juga
telah mendorong perkembangan sistem yang lebih maju dari masa sebelumnya
seperti pengenalan organisasi kekuasaan yang menjadi cikal bakal negara (state)
dan juga sistem pertanian.
Menurut ketentuan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1834 No. 22 ketentuan
pelaksanaan sistem tanam paksa adalah sebagai berikut :
1.
Persetujuan akan diadakan dengan penduduk di mana penduduk akan menyediakan
sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di
pasaran Eropa.
2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan
penduduk untuk tujuan ini tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah
pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam
tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk
menanam padi.
4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam
tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah
5. Tanaman perdagangan yang dihasilkan di
tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; jika
nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang
harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Panen tanaman perdagangan yang gagal harus
dibebankan kepada pemerintah, sedikitnya jika kegagalan itu tidak disebabkan
oleh kelalaian rakyat.
7. Penduduk desa akan mengerjakan tanah di
bawah pengwasan kepala-kepala, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan
membatasi diri pada pengawasan pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan
tanaman agar bisa berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Noer Fauzi,
1999: 320).
Ketentuan-ketentuan di
atas memang kelihatannya tidak terlampau menekan rakyat walaupun pada
prinsipnya orang dapat mengajukan keberatan mengenai unsur paksaan yang
terdapat dalam sistem tanam paksa seringkali jauh menyimpang dari ketentuan
pokok, sehingga rakyat banyak dirugikan.
Penyelewengan dalam pelaksanaan tanam paksa mengakibatkan kemerosotan
sosial ekonomi penduduk. Melihat keadaan ini golongan liberal menentang
kebijaksanaan politik golongan konservatif yang sangat menyengsarakan rakyat.
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem
ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada
pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez
passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan
pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a) Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret
1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b) Program Benteng (Kabinet Natsir)
c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember
1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank
sirkulasi.
d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai
Mr Iskak Cokrohadisuryo
e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk
pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Ekonomi
· Pemerasan Kekayaan Alam
Perkebunan peninggalan Belanda disita. Tidak hanya itu, Jepang juga memonopoli hasil perkebunan. Pemerintah Jepang mendapatkan 60 % sedangkan rakyat Indonesia hanya mendapatkan 40% saja. Perkebunan yang menurut mereka tidak berguna, diganti dengan buah jarak. Hutan ditebangi dengan alasan untuk digunakan tanah pertanian.
Perkebunan peninggalan Belanda disita. Tidak hanya itu, Jepang juga memonopoli hasil perkebunan. Pemerintah Jepang mendapatkan 60 % sedangkan rakyat Indonesia hanya mendapatkan 40% saja. Perkebunan yang menurut mereka tidak berguna, diganti dengan buah jarak. Hutan ditebangi dengan alasan untuk digunakan tanah pertanian.
· Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem
autarki
Maksud dari sistem ini adalah memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.
Maksud dari sistem ini adalah memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Konsekuensinya tugas rakyat beserta semua kekayaan dikorbankan untuk kepentingan perang. Hal ini jelas amat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun material.
Era
Pendudukan Jepang
Masa pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir
pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
oleh Soekarno dan M. Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada Mei 1940, awal
Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan
keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat
dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan
persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai
penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi
dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan
Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pada
Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik
dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap
kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi
oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang
di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status
sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam
peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan
sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan
campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Jepang membentuk persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik
Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Cosakai,
dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan
pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI yg tugasnya
menyiapkan kemerdekaan.
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain
disebabkan oleh :
· Inflasi yang sangat
tinggi
Disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak
terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di
masyarakat sebesar 4 miliar. Dari jumlah tersebut, yang beredar di Jawa saja,
diperkirakan sebesar 1,6 miliar. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan
Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai
bank-bank.
Dari bank-bank itu Sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar
untuk keperluan operasi mereka. Kelompok masyarakat yang paling menderita
akibat inflasi ini adalah petani. Hal itu disebabkan pada zaman pendudukan
Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata-uang Jepang.
Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang
yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan
sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
Pada bulan Oktober
1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang
Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter,
banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, tanggal 6 Maret 1946,
Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan
berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini
dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun.
Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena
hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati,
yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak
akan ada mata uang baru.
Oleh karena itulah pada bulan Oktober
1946 Pemerintah RI, juga melakukan hal yang sama yaitu
mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik
Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang. Untuk
melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan,
pemerintah membentuk Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946.
Bank Negara ini semula adalah Yayasan Pusat Bank yang didirikan pada bulan Juli
1946 dan dipimpin oleh Margono
Djojohadikusumo. Bank negara ini bertugas mengatur nilai tukar ORI
dengan valuta asing.
Orde Baru
Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per
kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996.
Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar
5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan
pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran
pembangunan dibiayai melalui bantuan
asing.
Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai
menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya
pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan
kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh
rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997,
dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama
yang berkembang.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa
kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak
ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut
atas kebangkrutan. Aktivitas
bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan
perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan
non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan
ke perdagangan domestik, dan hambatan
ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
Krisis finansial Asia Tenggara yang
melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah
menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap
masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan
naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah,
dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International
Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program
reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan
beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan
Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto.
Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada
akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.
Orde lama (Demokrasi Terpimpin)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain
disebabkan oleh :
a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu
mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu
pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang
pendudukan Jepang.
b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk
menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
c. Kas negara kosong.
d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi,
antara lain :
a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.
Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli
1946.
b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan
kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di
Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh
kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang
mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang,
serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari
1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan
beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan,
diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor
pertanian merupakan sumber kekayaan).
Kesimpulan :
Dalam kehidupan
ekonomi sehari-hari, terdapat beberapa permasalahan yang mendasardan harus dicarikan jalan keluarnya atau solusinya.
Solusi yang ada untuk mengatasi hal ini,kita membutuhkan sistem ekonomi yang
tepat dan sesuai dengan kondisi permasalahanekonomi yang ada.Masalah ekonomi
yang ditemui akan selalu berbeda dan berkembang ditiap waktu nya.Oleh sebab
itulah diperlukan pengembangan dalam hal ilmu ekonomi, agarmasalah ekonomi yang
ada senantiasa diimbangi oleh pemecahannya yang berupa
sistemekonomi.Keterkaitan erat antara masalah ekonomi dan sistem ekonomi inilah
sehingga kegiatanekonomi dapat benar-benar berjalan.Karena keduanya ini
memiliki peranan yang sangat besardan penting dalam ruang lingkup ekonomi.Jika saja
tidak seimbang, maka dikhawatirkanakan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan
seperti misalnya krisis atau kemiskinan dalammasyarakat
Sumber:
http://elmansbloger.blogspot.com/2009/10/nusantara-era-pendudukan-jepang.html
https://diananggraeni51.wordpress.com/2014/03/16/sistem-ekonomi-kapitalisme-dan-sosialisme/